selamat datang di WEBSITE KPU Kota padangsidempuan provinsi sumatera utara   Click to listen highlighted text! selamat datang di WEBSITE KPU Kota padangsidempuan provinsi sumatera utara

Komsos dengan Komponen Masyarakat Wilayah Kodim 0212 TS, Muktar : Memantapkan Netralitas TNI Dalam Pemilihan dan Pemilu

Koordinator Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Padangsidimpuan saat memaparkan materi dalam acara Penyelenggaraan Komunikasi Sosial dengan Komponen Masyarakat Wilayah Kodim 0212 TS, Senin (16/4).

PADANGSIDIMPUAN

Jajaran Kodim 0212 TS menyelenggarakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan Komponen Masyarakat, di Aula Makodim, Senin (16/4).
Dalam Kodim 0212 TS yang bertema ‘Bersama Rakyat Mewujudkan NKRI Berdaulat dan Sehahtera menghadirkan Komisioner KPU Kota Padangsidimpuan sebagai pemateri.

“Memantapkan Netralitas TNI Dalam Pemilihan dan Pemilu. Sukses Pemilu atau Pemilihan Adalah Sukses Kita Semua,” kata Koordinator Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Muktar Helmi Nasution SPd I MPd, saat menjadi pemateri.

Muktar menjelaskan, Pemilu diperlukan untuk menguatkan legitimasi pranata politik (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Kemudian, menjamin stabilitas peralihan kepemimpinan, menegakkan demokrasi dan memilih kader penguasa yang terbaik.

“TNI sebagai pemangku kepentingan akan suksesnya Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Pemangku kepentingan (stakeholders) disini ialah individu atau kelompok yang secara aktif dalam suatu kegiatan, atau yang terkena dampak positif dan negatif dari hasil sebuah kegiatan. Dalam konteks pembahasan, stakeholders yang dimaksud adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, mempengaruhi atau dipengaruhi dan memberikan dampak/terkena dampak dalam aktivitas pemilu, pilkada,” jelasnya.

Muktar juga memaparkan ada 3 jenis pemangku kepentingan, yaitu pemangku kepentingan utama, pendukung dan kunci. “Kategori aktor pemangku kepentingan, utama ialah pemilih, peserta pemilu dan penyelenggara. Pendukung ialah ormas/lsm, perguruan tinggi dan media massa. Sedangkan kunci, Pemda, TNI, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan,” tuturnya.

Koordinator Divisi SDM dan Parmas ini juga memparkan 3 prinsip tugas pokok TNI sesuai dengan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. “Pertama, menegakkan kedaulatan negara, kedua mempertahankan keutuhan wilayah dan ketiga melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan,” jelasnya.

Sedangkan peran TNI dalam Pemilu dan Pilkada, kata Muktar, ertama, Satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI. Kedua, bagi PNS TNI serta istri/suami/anak prajurit TNI, hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara, institusi atau satuan dilarang memberi arahan di dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut. Ketiga, Dilarang memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apapun berkaitan dengan kontestan Pemilu dan Pilkada kepada keluarga atau masyarakat.

Keempat, Secara perorangan/fasilitas tidak boleh berada di arena tempat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Kelima, dilarang menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta Pemilu dan Pilkada di Instalasi peralatan milik TNI. Keenam, secara perorangan/satuan/fasilitas/ instansi tidak boleh terlibat pada kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk kampanye untuk mensukseskan kandidat tertentu/ kontestan termasuk memberi bantuan dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.

Ketujuh, dilarang memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan Parpol atau calon tertentu. Terakhir, Muktar memaparkan tentang hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung-jawab para dansat / kepala untuk menegakkan netralitas tni dalam pilkada 2018.

Pemaparan materi Netralitas TNI itu sesuai dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan UU nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. PP Nomor 18 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu.

Mayor Arm Hasran Harahap dari Kodim 0212 TS saat menjadi pemateri memaparkan tentang Ideologi Pancasila untuk mempertahankan NKRI. (Admin)

Bagikan ini

Comments are closed.

Mengecil dan Memperbesar Huruf
Click to listen highlighted text!