selamat datang di WEBSITE KPU Kota padangsidempuan provinsi sumatera utara   Click to listen highlighted text! selamat datang di WEBSITE KPU Kota padangsidempuan provinsi sumatera utara

KPU Padangsidimpuan Gelar Rapat Kerja Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019

Ketua KPU Kota Padangsidimpuan Dr Arbanur Rasyid MA memaparkan materi pada saat kegiatan Rapat Kerja dalam rangka Penyusunan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Anggota DPRD tahun 2019, di Aula Hotel Sitamiang, Selasa (5/12).

PADANGSIDIMPUAN

Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan Rapat Kerja dalam rangka Penyusunan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Anggota DPRD tahun 2019, di Aula Hotel Sitamiang, Selasa (5/12) lalu.

Kegiatan rapat kerja itu dihadiri Camat se Kota Padangsidimpuan, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Insan Pers yang bertugas di wilayah Padangsidimpuan. Dan dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Padangsidimpuan DR Arbanur Rasyid MA (Divisi Teknis) didampingi Komisoner KPU lainnya, Muktar Helmi Nasution SPd I MPd (Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat), Ahmad Rasid Nasution SPd (Divisi Perencanaan dan Data), Drs Hatimbulan Siregar (Divisi Hukum), Hotma Rido Ranto Siregar SAg MSi (Divisi Keuangan dan Logistik).

Divisi Perencanaan dan Data, Ahmad Rasid Nasution SPd dalam penyampaiannya memaparkan tentang penyusunan data pemilih pada Pemilihan 2018. Dasarnya sesuai Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Selain itu, PKPU nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan KPU RI nomor 165/HK.03.1/Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten//Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap provinsi dan aturan lainnya.

“Dalam penyusunan daftar pemilih, pemerintah harus menyediakan data kependudukan dalam bentuk DAK2 (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan), DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dan Data WNI yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan data pembanding bagi KPU dalam penyusunan daftar pemilih,” paparnya.

Sementara itu, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Muktar Helmi Nasution SPd I MPd, menyampaikan tentang Mekanisme Kerja Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Pemilu tahun 2019, diawali darii penyusunan usulan. Dari hasil penyusunan tersebut akan ditindaklanjti untuk dilakukan uji publik.

“Kemudian menyusun rancangan dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji publik. Lalu, menyampaikan usulan penataan dapil dan alokasi kursi kepada KPU Provinsi dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Usulan tersebut dilampiri dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan BA Pleno pembahasan usulan penataan dapil dan alokasi kursi,” paparnya.

Seterusnya, Ketua KPU Kota Padangsidimpuan DR Arbanur Rasyid MA (Divisi Teknis) menjelaskan tentang Mekanisme Perhitungan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah penduduk. Hal itu sesuai dengan Pasal 191 Ayat 2 Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

“Jumlah penduduk sampai dengan 100.000 alokasinya 20 kursi , jumlah penduduk 100.001 sampai dengan 200.000 alokasinya 25 kursi, jumlah penduduk 200.001 sampai dengan 300.000 alokasinya 30 kursi, dan seterusnya,” paparnya.

Kemudian, menetapkan angka Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah alokasi kursi.

“BPPd ini total jumlah penduduk dibagi dengan jumlah alokasi kursi,” tambahnya.
Kegiatan itu dipandu (moderator) oleh Kasubbag Teknis dan Hupmas Sutan Lubis SP. Serta hadir seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Padangsidimpuan. (Admin)

Bagikan ini

Comments are closed.

Mengecil dan Memperbesar Huruf
Click to listen highlighted text!